B50 Siap Diterapkan Juli 2026, KAI Siap Transisi Energi tapi Masih Ada Tantangan

Jambi - Radar Finace – Pemerintah resmi memastikan bahwa bahan bakar nabati campuran 50 persen atau yang dikenal dengan sebutan B50 akan mulai diterapkan mulai bulan Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari penggunaan B40 yang sudah berjalan, guna mempercepat transisi energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi teknologi bahan bakar baru ini. Saat ini, seluruh armada lokomotif dan genset yang dioperasikan KAI telah menggunakan biosolar B40 sejak Februari 2025.

"Kami sangat mendukung rencana transisi ke B50. Pemanfaatan energi terbarukan membuat kereta api semakin unggul dalam menjaga kelestarian alam," ujar Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, Minggu (12/4).

 Namun, demi menjaga keselamatan operasional yang menjadi prioritas utama, KAI menegaskan bahwa seluruh sarana perkeretaapian akan melalui serangkaian uji coba teknis yang ketat sebelum benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat luas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proses pengujian B50 di berbagai jenis kendaraan, mulai dari alat berat, kendaraan bermotor, kapal laut, hingga kereta api, sudah mencapai progres sekitar 60 hingga 70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa teknis penggunaan bahan bakar ini dinilai sudah cukup matang untuk diterapkan secara luas.

Penggunaan B50 ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang semakin terbatas, serta mengurangi emisi karbon. Data menunjukkan bahwa penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan seperti kereta api terus meningkat, tercatat pada Triwulan I 2026 jumlah penumpang mencapai lebih dari 14,5 juta atau naik 18,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di balik ambisi besar tersebut, kebijakan B50 ternyata masih menuai sejumlah kritik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Salah satu risiko terbesar yang diungkapkan adalah potensi gangguan pada ketersediaan bahan pangan dan ekspor.

Menurut analisis industri, lonjakan kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) untuk bahan bakar biodiesel berisiko menggerus pasokan untuk kebutuhan lain, seperti produksi minyak goreng di dalam negeri. Selain itu, produksi sawit nasional yang cenderung stagnan (di kisaran 48-50 juta ton per tahun) dikhawatirkan tidak mampu menampung permintaan yang melonjak drastis ini, yang bisa berdampak pada penurunan volume ekspor.

Selain masalah pasokan, ada pula kekhawatiran terkait beban keuangan negara. Diperkirakan beban subsidi untuk program biodiesel ini bisa melonjak hingga mencapai angka yang sangat besar, bahkan disebut-sebut bisa mencapai Rp29 triliun. Hal ini membuat banyak pihak menilai kebijakan ini perlu dievaluasi kembali agar tidak justru membebani anggaran negara dan masyarakat.

Pemerintah sendiri mengaku akan tetap menjalankan kebijakan ini namun dengan tahapan yang terukur. Untuk solar subsidi, B50 baru akan diterapkan penuh pada 2027, dan untuk nonsubsidi pada 2028, sambil terus mencari solusi seperti memanfaatkan bahan baku alternatif selain CPO murni.