membakar sarang tikur berdasi bukan solusi tapi revolusi kontitusi adalah solusinya
"Link dana kaget ada di akhir artikel"
Peran dan Fungsi DPR di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mewakili rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR memiliki tiga fungsi utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- Fungsi legislasi: DPR bertugas menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama Presiden. DPR juga menerima usulan RUU dari DPD maupun Presiden dan dapat menyetujui atau menolak Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Dengan fungsi ini, DPR menjadi pemegang kekuasaan penting dalam pembentukan hukum dan regulasi nasional.
- Fungsi anggaran: DPR membahas dan memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. DPR juga mengawasi penggunaan anggaran negara melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
- Fungsi pengawasan: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penggunaan APBN, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan dan aspirasi rakyat.
Selain itu, DPR juga berperan mewakili aspirasi rakyat, melakukan dialog politik antar partai, serta berpartisipasi dalam proses pembentukan kabinet melalui persetujuan terhadap calon menteri tertentu
***
Dampak Membubarkan DPR karena Buruknya Kinerja dan Korupsi
Meski DPR sering dikritik karena buruknya kinerja legislasi dan banyaknya kasus korupsi, pembubaran DPR secara langsung dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi sistem ketatanegaraan Indonesia:
- Krisis konstitusi: UUD 1945 mengatur DPR sebagai bagian fundamental dalam struktur ketatanegaraan. Pembubaran DPR akan menimbulkan kekosongan kelembagaan dan melumpuhkan fungsi legislatif, sehingga tidak ada pembuat undang-undang baru.
- Hilangnya pengawasan terhadap pemerintah: Fungsi kontrol DPR atas eksekutif akan hilang, berisiko terjadi dominasi kekuasaan oleh pemerintah dan potensi berkembangnya otoritarianisme.
- Lumpuhnya fungsi politik perwakilan rakyat: Demokrasi perwakilan akan terganggu karena rakyat kehilangan lembaga yang menyuarakan aspirasi mereka secara resmi, dan potensi keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas.
- Instabilitas politik dan ekonomi: Pembubaran DPR dapat menimbulkan ketidakpastian politik, menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor, serta merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia.
Meskipun pembubaran tampak sebagai solusi terhadap praktik korupsi dan kinerja buruk, risiko dan konsekuensi jangka panjangnya sangat besar dan justru dapat memperparah kondisi negara.
***
Solusi Mengatasi Buruknya Kinerja DPR dan Korupsi
Daripada membubarkan DPR, solusi terbaik adalah melakukan reformasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem dan kinerja lembaga ini:
- Reformasi partai politik: Karena anggota DPR berasal dari partai politik, reformasi keuangan partai dan sistem kaderisasi menjadi kunci mengurangi korupsi dan konflik kepentingan.
- Perbaikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal: Penguatan aturan etika, transparansi, dan akuntabilitas akan membatasi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
- Meningkatkan efektivitas legislasi: Mempercepat pembahasan RUU prioritas dan memastikan regulasi yang dihasilkan pro-rakyat serta mendukung pemberantasan korupsi.
- Peningkatan partisipasi masyarakat: Menggunakan teknologi dan mekanisme demokrasi langsung agar rakyat lebih aktif berperan dalam mengawal kerja DPR.
- Penegakan hukum yang tegas: Memberantas korupsi melalui institusi seperti KPK dan memberikan sanksi berat kepada pelaku korupsi di lembaga legislatif.
Upaya reformasi ini akan menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya, efektif dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara.
***
Sedikit kesimpulan dari saya, rusaknya tatanan negara karna buruknya kinerja DPR dan tinggi tingkat korupsi, tidaklah langsung kita melabeli semua DPR sebagai tikus berdasi. Diantara sekian banyak DPR (500+) itu pasti ada yang bagus. Banyak DPR yang buruknya kinerja dan jadi tikus berdasi itu adalah pengaruh dari lingkungan terutama partai pengusung, sehingga apapun keputusannya akan diambil yang pro ke partai pengusungnya dan orang yang membantu ia menang. Sehingga beberapa keputusan berkesan seperti tidak pro rakyat dan terkadang malah lebih membuat rakyat sengsara. Hal ini sebenarnya terjadi karna rakyat itu sendiri, kenapa saya katakan demikian, jawabannya karna "tinggi nya money politics (serangan Pajar) " yang secara tidak langsung mau dapat suara banyak ia beli, toh rakyat juga yang pilih, siapa yang memberi uang paling banyak.
Dalam hal ini saya tidak serta Merta menyalahkan rakyat. Karna rakyat juga butuh, walaupun sedikit Rp.50.000.- Rp.250.000.- itu bisa untuk hidup seminggu atau bahkan sebulan bagi mereka setidaknya bisa beli beras. Tapi budaya hal seperti ini, harus kita hentikan. Karna yang murni mau membela rakyat akan terbenam dan menghilang karna kurangnya finansial/ keuangan.
Daripada kita minta untuk membubarkan DPR lebih baik kita minta dengan permintaan yang lain, yang jelas tujuannya untuk masa depan. Revolusi kontitusi
1. Perbaikan dan kuatkan peran kpk dalam mengusut korupsi dengan menguatkan KONSTITUSI atau undang-undang tentang kpk.
2. Perbaiki kontitusi tentang partai politik terutama dalam bidang pengkaderan dan keuangan. Dpr yang berhasil terpilih dari partai itu tidak harus meminta persetujuan ketua partai kalau itu baik untuk rakyat. Kan nanti nya juga selesai di rapat DPR kenapa harus ada persetujuan ketua partai untuk membuat usulan.
3. Perbaikan kontitusi tentang DPR dan kalau perlu kurang kan fungsinya terutama yang berkaitan dengan keuangan negara menja
di kajian mpr tidak hanya dpr.
4. Jadikan organisasi eksternal mahasiswa besar seperti Cipayung plus menjadi pengawas kinerja DPR yang masalah undang-undang sebagai bentuk transparan ataupun kepengawasan lain masalah kinerja DPR. Seperti badang pengawas yang diawas oleh pengawas. Sebenarnya masyarakat dan mahasiswa tidak perlu di gaji masalah ini, hanya perlu transparansi, jangan setiap ada undang undang selalu mendadak dan atau bahkan tidak ada kabar tapi setelah 1-2 tahun atau kepemimpinan selanjutnya baru dijalankan dengan alasan aturan lama padahal aturan itu memberatkan masyarakat.
5. Mendesak kpk untuk menangkap pejabat koruptor dan pejabat yang berwenang menggantikan mereka dengan yang lebih baik.
Kalau membubarkan DPR. Pertanyaan yang paling besar siapa yang akan menggantikan DPR sebagai perwakilan rakyat dan pengawas pemerintah, hmmm dan pekerjaan DPR lainnya.
Kutipan:
[1] Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR
[2] Fungsi DPR serta Tugasnya dalam Sistem Hukum di Indonesia
[3] Tugas dan Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) – Info Hukum
[4] Emban Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Ini Tugas DPR
[5] DPR RI | DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran ...
[6] Jika DPR Dibubarkan, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
[7] Mungkinkah DPR Dibubarkan? - Kompas.com
[8] Jika DPR Dibubarkan… - Teras7.com
[9] DPR, Dilema Demokrasi: Bisakah Lembaga Ini Dibubarkan?
[10] Rekam Jejak Pembubaran DPR di Era Soekarno dan Gus Dur
[11] Ini Empat Akar Masalah Korupsi di Legislatif - ICW
[12] Catatan ICW untuk Memperkuat Kinerja DPR dalam Upaya ...
[13] Perlu Perubahan Struktur Untuk Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR
[14] Menyelamatkan DPRD, Bumerang bagi DPR - ICW
[15] Ini Tiga Sebab Lemahnya Kinerja Legislasi DPR - Hukumonline
[16] FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN ...
[17] Apa yang Terjadi Jika DPR Dibubarkan? - TikTok
[18] Sebutkan dampak dari pembubaran DPR hasil Pemilu 1... - Roboguru
[19] DPR dan Perluasan Masalah Bangsa - Unair News
[20] [PDF] BAB III PEMBAHASAN A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ...
Link dana kaget
Komentar
Posting Komentar